MOJOKERTO, PustakaJC.co - Imigrasi Surabaya tak lagi menunggu di belakang meja. Kini mereka menyusup ke desa-desa. Ngoro, Mojokerto, dijadikan proyek percontohan pengawasan WNA berbasis desa demi menekan lonjakan pelanggaran izin tinggal dan potensi perdagangan orang.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya resmi menggandeng Kecamatan Ngoro, Mojokerto, untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA) melalui forum Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat kecamatan. Dilansir dari jatimpos.com, Kamis, (29/5/2025).
Langkah ini dilakukan menyusul temuan 64 pelanggaran keimigrasian di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto Raya sepanjang Januari–Mei 2025. Kebanyakan kasus menyangkut penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA.
“Melalui forum TIMPORA ini, kami ingin menciptakan pengawasan yang preventif dengan melibatkan semua pihak, termasuk desa, sebagai mata dan telinga pertama di lapangan,” kata Dody Gunawan Ciptadi, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Surabaya.
Acara di Aula Kecamatan Ngoro itu melibatkan sembilan desa penting: Wonosari, Candiharjo, Sedati, Purwojati, Ngoro, Lolawang, Manduro MG, Kutogirang, dan Watesnegoro. Mereka akan menjadi ujung tombak sistem pelaporan berjenjang yang akan dihimpun ke dalam satu sistem pengawasan terintegrasi.
“Keterlibatan kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sangat krusial karena mereka yang pertama kali mengetahui keberadaan warga asing,” tegas Dody.
Camat Ngoro, Satrio Wahyu Utomo, juga memperingatkan soal kelonggaran penerbitan dokumen.
“Jangan sampai desa dan kecamatan menerbitkan surat domisili yang bertentangan dengan masa berlaku KITAS. Semua harus sinkron dengan data keimigrasian. Kalau tidak, kita justru memberi ruang untuk penyalahgunaan,” tandas pria yang akrab disapa Rio.
Dengan sistem pengawasan dari bawah ini, Ngoro disiapkan menjadi model nasional, terutama di kawasan industri yang rawan disusupi pekerja asing ilegal.
Imigrasi tak bisa kerja sendiri. Desa adalah garis depan. Dan di Ngoro, gerakan itu sudah dimulai bukan dengan patroli, tapi dengan sistem yang cerdas, terhubung, dan melibatkan semua unsur masyarakat. (ivan)
