SURABAYA, PustakaJC.co - Biro Administrasi Pembangunan (Biro AP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (Setdaprov Jatim) melakukan percepatan distribusi air yang bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih jutaan warga di lima kabupaten/kota. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam rangka mempercepat pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan sesuai arahan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Henggar Sulistiarto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan sejumlah langkah fasilitasi dan koordinasi lintas sektor.
“Kami melakukan koordinasi antara OPD teknis, pemerintah daerah penerima, hingga instansi vertikal untuk memastikan distribusi air berjalan sesuai harapan,” ujarnya saat di wawancarai jurnalis PustakaJC.co, via WhatsApp. Minggu, (1/6/2025).
Selain itu, Biro AP secara rutin memfasilitasi pembahasan berbagai isu di lapangan, serta menggelar forum evaluasi dan pemantauan berkala. Progres proyek juga selalu diintegrasikan dalam pembahasan internal pemerintahan.
Meski demikian, tantangan masih ditemui, terutama terkait kendala distribusi air di sejumlah daerah penerima seperti Sidoarjo. Henggar menjelaskan bahwa Biro AP tidak memiliki mekanisme operasional khusus dalam distribusi air ke PDAM daerah.
“Namun bila ada penugasan dari pimpinan, kami siap berkoordinasi dan menindaklanjuti bersama stakeholder terkait,” kata Henggar.
Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran daerah dalam membangun jaringan distribusi sekunder dan tersier.
“Ini berdampak pada belum optimalnya aliran air di beberapa titik layanan. Karena itu kami mendorong OPD untuk mengusulkan alokasi DAK melalui forum Musrenbangnas,” ungkap Kepala Biro Administrasi Pembangunan ini.
Masih terkait keberlanjutan sumber mata air Umbulan, Biro AP turut mendukung upaya pelestarian meskipun bukan pelaksana teknis. Pemprov telah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Konservasi Mata Air Umbulan, dan penanganannya dilaksanakan oleh OPD teknis terkait.
“Kami tetap berperan dalam fungsi koordinasi pembahasan yang digelar OPD,” imbuh eks Wakil Direktur Umum dan Keuangan, RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang itu.
Hingga saat ini, Biro AP belum menerima laporan resmi maupun informal dari Kabupaten Sidoarjo terkait progres lanjutan distribusi. Namun, pihaknya tetap terbuka dan siap memfasilitasi dialog lintas instansi jika diperlukan.
Upaya ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan SPAM Umbulan benar-benar dapat memenuhi fungsinya sebagai solusi penyediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Timur. (ivan)
