Sementara itu, Fraksi PPP mengingatkan agar BUMD tersebut tidak membebani keuangan daerah dan mendorong pelibatan DPRD dalam pengawasan kinerjanya.
“Kami harap BUMD bersikap proaktif dan transparan. Jangan sampai menyulitkan APBD,” ujar perwakilan Fraksi PPP.
Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM agar BPR Majatama bisa berperan lebih besar dalam mendorong ekonomi lokal.
