“BPR Majatama harus benar-benar jadi lembaga yang inklusif dan terpercaya,” ujar juru bicara Fraksi PKS.
Sejumlah fraksi juga memberi masukan terhadap RPJMD 2025–2029 agar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, menjamin pemerataan pembangunan, dan menjawab tantangan daerah lima tahun ke depan.
Adapun Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 diminta untuk dilaporkan lebih rinci, terutama pada sisi belanja dan realisasi program.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, dan sejumlah undangan lainnya. Kehadiran lengkap ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan daerah yang transparan dan berkelanjutan. (ivan)
