MOJOKERTO, PustakaJC.co - DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, Senin, (2/6/2025) di Graha Whicesa.
Raperda yang dibahas mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, serta perubahan nama dan bentuk badan hukum PT BPR Majatama menjadi Perseroda. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (3/6/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ayni Zuroh. Ia memberi kesempatan kepada setiap fraksi untuk memilih antara membacakan langsung atau menyerahkan pandangan tertulisnya kepada pimpinan rapat.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas capaian surplus Pendapatan Daerah. Namun, mereka menyoroti belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, parkir, air, dan tanah.
“Kami meminta penjelasan dari Saudara Bupati mengenai langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil untuk meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor tersebut,” kata Debra, juru bicara Fraksi PDIP.
Fraksi ini juga menyoroti perlunya kejelasan arah usaha PT BPR Majatama pasca perubahan status menjadi Perseroda.
Sementara itu, Fraksi PPP mengingatkan agar BUMD tersebut tidak membebani keuangan daerah dan mendorong pelibatan DPRD dalam pengawasan kinerjanya.
“Kami harap BUMD bersikap proaktif dan transparan. Jangan sampai menyulitkan APBD,” ujar perwakilan Fraksi PPP.
Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM agar BPR Majatama bisa berperan lebih besar dalam mendorong ekonomi lokal.
“BPR Majatama harus benar-benar jadi lembaga yang inklusif dan terpercaya,” ujar juru bicara Fraksi PKS.
Sejumlah fraksi juga memberi masukan terhadap RPJMD 2025–2029 agar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, menjamin pemerataan pembangunan, dan menjawab tantangan daerah lima tahun ke depan.
Adapun Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 diminta untuk dilaporkan lebih rinci, terutama pada sisi belanja dan realisasi program.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, dan sejumlah undangan lainnya. Kehadiran lengkap ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong pembangunan daerah yang transparan dan berkelanjutan. (ivan)
