Gubernur Khofifah juga mendorong hilirisasi hasil komoditas KTH agar nilai tambah produk dapat langsung dinikmati oleh masyarakat lokal. Pemprov Jatim pun telah menyediakan akses permodalan melalui kredit lunak serta fasilitasi pendampingan ekspor bersama OPD dan lembaga terkait.
“Kita tidak ingin masyarakat lokal hanya jadi penonton. Mereka harus berdaya dan sejahtera di wilayahnya sendiri,” tambah Gubernur Jawa Timur itu.
Tahun sebelumnya, pada 2024, Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan NTE KTH tertinggi nasional dengan capaian Rp619,9 miliar atau 47,57 persen dari total nasional. Atas kinerja ini, Pemprov Jatim menerima penghargaan dari Kementerian Kehutanan sebagai provinsi dengan capaian NTE KTH tertinggi se-Indonesia.
Capaian ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial di Jawa Timur bukan sekadar program lingkungan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. (ivan)
