Satgas dipimpin Menko Polhukam sebagai penanggung jawab utama, dengan struktur operasional lintas lembaga: Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, BIN, Ombudsman RI, hingga POM TNI.
Meski belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait pencabutan, langkah ini dipandang sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi dan penataan ulang sistem hukum nasional.
“Reformasi hukum ke depan akan lebih fokus pada pembenahan struktural, regulasi yang sederhana, dan pengawasan yang terintegrasi,” ujar salah satu sumber di lingkungan Kemenko Polhukam, yang enggan disebut namanya.
