SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi nasional melalui sektor kehutanan. Per 31 Mei 2025, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jatim mencapai Rp497.925.287.251, atau setara 52,18 persen dari total NTE nasional senilai Rp946,49 miliar.
Data tersebut disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Capaian ini menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan kontribusi NTE tertinggi se-Indonesia. Dilansir dari mediaindonesia.com, Jumat, (20/6/2025).
“Alhamdulillah, hingga Mei 2025 Jatim konsisten tertinggi secara nasional. Ini buah kerja keras para penyuluh kehutanan dan kelompok tani hutan di 38 kabupaten/kota,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Sabtu, (7/6/2025), dari Tanah Suci.
NTE KTH menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pendampingan masyarakat sekitar hutan. Program ini dijalankan melalui sinergi antara penyuluh kehutanan, KTH, dan pemerintah daerah untuk mendorong usaha produktif yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Penyuluh kehutanan punya peran mulia. Mereka mendorong masyarakat sekitar hutan untuk produktif namun tetap menjaga ekologi. Ini bentuk nyata ekonomi hijau,” tambah Khofifah.
Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya hilirisasi produk hasil hutan agar memberi nilai tambah bagi petani lokal. Untuk mendukung hal itu, Pemprov Jatim menyediakan akses permodalan melalui kredit lunak, serta pendampingan ekspor lewat dinas teknis.
“Kita tidak ingin masyarakat lokal hanya jadi penonton. Mereka harus menikmati hasil dari usahanya sendiri. Dengan sinergi antarpihak, Jatim akan terus maju,” tegas Gubernur Jatim itu.
Sebelumnya, pada 2024, Jawa Timur juga mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena mencatatkan NTE KTH tertinggi nasional. Saat itu, total NTE Jatim mencapai Rp619,9 miliar atau 47,57 persen dari total nasional.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Jawa Timur tak hanya bertumpu pada industri dan pertanian, tetapi juga menyentuh sektor kehutanan berbasis kerakyatan. Dengan pendekatan ekonomi hijau dan inklusif, Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keadilan ekonomi hingga ke tingkat tapak. (ivan)
