Langkah ini, lanjut Jumadi, dilakukan demi menciptakan rantai pasok kayu yang stabil, efisien, dan berdaya saing tinggi.
“Kami ingin industri bisa memperoleh bahan baku dengan volume yang cukup, berkelanjutan, dan tanpa jarak logistik yang terlalu jauh dari lokasi produksi,” jelasnya.
Selain mendukung produktivitas industri, program ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Kegiatan pengembangan hutan rakyat ini telah masuk dalam Rencana Operasional (RO 7) dari dokumen FoLU Net Sink 2030 sebuah kerangka nasional yang menargetkan Indonesia mencapai keseimbangan emisi dan serapan karbon sektor kehutanan pada tahun 2030.
