“Sudah pasti terintegrasi dengan Kementerian. Bahkan skema pembiayaan hijau sudah dimulai lewat kerja sama dengan PT Sumber Alam Santoso Pratama, yang memberikan bibit dengan jaminan pembelian kayu sebagai bahan baku industrinya,” terang terang Jumadi, yang pernah menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur itu.
Ke depan, mekanisme lain seperti carbon offset atau kemitraan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga terbuka untuk dikembangkan, asalkan pengelolaan hutan lestari ini sudah berjalan secara mapan.
Dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan kemitraan industri yang terarah, Jawa Timur optimistis bisa menjadi provinsi percontohan dalam pengelolaan hutan rakyat yang berorientasi ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan karbon. (ivan)
