SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan terus memperluas jangkauan program pengelolaan hutan lestari. Salah satunya dengan menyiapkan sebanyak lima ribu lebih Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk bermitra dengan industri pengolahan kayu dalam skema kemitraan berkelanjutan.
Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi, menyatakan bahwa pemetaan kelembagaan masyarakat pengelola hutan sudah dilakukan secara bertahap. Mereka akan diarahkan untuk bekerja sama dengan industri pengolahan kayu yang lokasinya dekat dengan wilayah kerja masing-masing kelompok.
“Di Jawa Timur, kami memiliki 5.278 KTH dan 347 Kelompok Perhutanan Sosial. Semua sudah kami petakan. Ke depan, secara bertahap, seluruh kelompok binaan akan bermitra dengan industri pengolahan kayu yang terdekat,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi saat di wawancarai jurnalis PustakaJC.co, Senin, (23/6/2025).
Langkah ini, lanjut Jumadi, dilakukan demi menciptakan rantai pasok kayu yang stabil, efisien, dan berdaya saing tinggi.
“Kami ingin industri bisa memperoleh bahan baku dengan volume yang cukup, berkelanjutan, dan tanpa jarak logistik yang terlalu jauh dari lokasi produksi,” jelasnya.
Selain mendukung produktivitas industri, program ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Kegiatan pengembangan hutan rakyat ini telah masuk dalam Rencana Operasional (RO 7) dari dokumen FoLU Net Sink 2030 sebuah kerangka nasional yang menargetkan Indonesia mencapai keseimbangan emisi dan serapan karbon sektor kehutanan pada tahun 2030.
“Sudah pasti terintegrasi dengan Kementerian. Bahkan skema pembiayaan hijau sudah dimulai lewat kerja sama dengan PT Sumber Alam Santoso Pratama, yang memberikan bibit dengan jaminan pembelian kayu sebagai bahan baku industrinya,” terang terang Jumadi, yang pernah menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur itu.
Ke depan, mekanisme lain seperti carbon offset atau kemitraan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga terbuka untuk dikembangkan, asalkan pengelolaan hutan lestari ini sudah berjalan secara mapan.
Dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan kemitraan industri yang terarah, Jawa Timur optimistis bisa menjadi provinsi percontohan dalam pengelolaan hutan rakyat yang berorientasi ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan karbon. (ivan)
