Dalam Bimbingan Teknis Penginputan NTE yang diselenggarakan 12 Juni lalu, ditemukan bahwa masih ada tantangan di lapangan, seperti belum terdaftarnya 16 KTH binaan Balai Besar KSDA Jatim serta terbatasnya akses akun SIMLUH bagi penyuluh kehutanan berstatus PPPK.
Jumadi, yang pernah memimpin BPKAD Jatim dan kini menjabat Kepala Dinas Kehutanan, menyebut sebanyak 254 penyuluh telah didaftarkan untuk akses SIMLUH. Namun, baru 210 penyuluh ASN yang mendapatkan akses penuh karena keterbatasan anggaran BOP dari pusat.
“Strategi jangka pendek kami adalah memastikan penyuluh PPPK juga memperoleh akses aplikasi SIMLUH. Ini penting agar semua data produktivitas KTH dapat tercatat secara real-time dan akurat,” tegasnya.
