Reses di Kota Maju, Lilik Hendarwati Temukan Masalah Sekolah yang Memprihatinkan

pemerintahan | 02 Juli 2025 15:49

Reses di Kota Maju, Lilik Hendarwati Temukan Masalah Sekolah yang Memprihatinkan
Anggota DPRD Jatim Hj. Lilik Hendarwati, saat menggelar kegiatan reses II Tahun 2025 di Joglo Harmony, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. (dok jatimpos)

SURABAYA, PustakaJC.co – Anggota DPRD Jatim Hj. Lilik Hendarwati dibuat geleng-geleng kepala saat mendengar banyaknya keluhan soal pendidikan di Kota Surabaya. Dalam reses II Tahun 2025 yang digelar di Joglo Harmony, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Selasa, (1/7/205) malam, ia menerima curhatan warga yang mengungkap berbagai persoalan mendasar, mulai dari tidak adanya sekolah negeri, hingga kasus pelarangan siswa ikut ujian gara-gara tunggakan SPP.

 

“Ini termasuk yang lumayan mengenaskan, karena ini berada di Surabaya salah satu kota metropolis. Saya kira memang butuh sinergi antara pemerintah provinsi dan kota,” ujar Anggota DPRD Jatim Hj. Lilik Hendarwati, dikutip dari jatimpos.co, Rabu, (2/6/2025).

Warga juga menyoroti minimnya akses beasiswa dan masih adanya sekolah swasta yang menahan ijazah siswa karena belum melunasi kewajiban. Menanggapi itu, Lilik menekankan perlunya pengawasan terhadap sekolah swasta, terutama yang menerima bantuan pemerintah.

“Sekolah swasta tetap harus diawasi. Kita harus pastikan tidak ada kebijakan yang merugikan anak didik, seperti menahan ijazah atau melarang ikut ujian hanya karena tunggakan SPP,” tegasnya.

Politisi PKS ini juga prihatin dengan fakta bahwa masih ada warga Surabaya yang tidak bisa menerima bantuan bedah rumah hanya karena terkendala status kepemilikan tanah.

 

“Kalau pemerintah tidak bisa bantu karena alasan status, ya kita bisa lewat CSR, Baznas, atau yayasan sosial. Itu sangat mungkin,” jelas Lilik.

Ia juga mengajak industri dan perusahaan di Surabaya untuk ikut bertanggung jawab lewat dana CSR, tak hanya untuk infrastruktur, tapi juga pendidikan.

“Surabaya ini kota dengan banyak industri. Mereka harus ikut bertanggung jawab atas pendidikan. CSR jangan hanya untuk infrastruktur, tapi juga pendidikan anak bangsa,” pungkas Anggota DPRD Jatim itu penuh semangat.

Reses ini ditutup dengan komitmen Lilik untuk memperjuangkan aspirasi warga tersebut ke tingkat legislatif. Ia berharap kebijakan pendidikan yang lebih adil bisa segera diwujudkan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. (ivan)