Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga menekankan pentingnya sinergitas antara Pemprov Jatim dan kabupaten/kota dengan upaya yang dilakukan antara lain sosialisasi kebijakan pajak daerah, operasi gabungan penagihan pajak dan optimalisasi pendataan objek pajak.
"Sinergi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendanaan (cost sharing) dan kegiatan pemungutan pajak daerah. Juga termasuk di dalamnya, penyediaan sarana dan prasarana pembayaran, peningkatan kapasitas SDM pemungut pajak serta penghargaan kepada wajib pajak taat," ujarnya.
Bobby menambahkan, di Bulan Juni 2025 ini, realisasi pendapatan APBD Provinsi Jawa Timur masuk dalam lima besar provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi di Indonesia. Menduduki posisi keempat dari 38 Provinsi di Indonesia, realisasi pendapatan Jatim mencapai 46,57%.
