SURABAYA, PustakaJC.co – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlangsungan usaha nelayan di wilayah pesisir, khususnya pascainsiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu malam, 2 Juli 2025. Langkah-langkah strategis dilakukan agar aktivitas perikanan tetap aman dan berkelanjutan.
Kepala DKP Jatim, Muhammad Isa Anshori, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut sempat berdampak terhadap kegiatan nelayan dan distribusi hasil tangkapan laut. Lokasi tenggelamnya kapal berada di jalur penting yang dilalui kapal penyeberangan dan armada pengangkut hasil laut dari Jawa Timur menuju Bali.
“Dalam dua hari pertama pascakejadian, nelayan di sekitar Selat Bali tidak dapat melaut karena wilayah tersebut digunakan sebagai area evakuasi dan pencarian oleh tim SAR. Ini tentu berdampak langsung terhadap produktivitas mereka,” ujar Kepala DKP Jatim, Muhammad Isa Anshori saat diwawancarai oleh jurnalis PustakaJC.co, via WhatsApp, Sabtu, (5/7/2025).
Ia menambahkan bahwa distribusi hasil tangkapan laut juga sempat mengalami kendala. Beberapa armada pengangkut ikan segar harus menunggu penormalan pelayaran di jalur Ketapang-Gilimanuk. Hal ini menimbulkan potensi penurunan kesegaran dan fluktuasi harga di pasar tujuan, khususnya Bali.
Namun begitu, DKP Jatim memastikan belum ditemukan adanya kerugian materiil langsung yang signifikan.
“Kami terus melakukan pemantauan lapangan dan menjalin komunikasi dengan pelaku usaha perikanan, termasuk UKM binaan kami di wilayah tersebut,” imbuhnya.
Menanggapi potensi risiko di jalur pelayaran padat seperti Selat Bali, Isa menegaskan bahwa DKP Jatim telah memiliki mekanisme koordinasi rutin dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.
“Selat Bali adalah jalur yang sangat strategis tapi juga rawan. Karena itu, kami tidak bekerja sendiri. Kami bersinergi dengan KSOP, BPBD, Dinas Perhubungan, hingga Basarnas,” terang Isa.
Koordinasi itu mencakup penyebaran informasi cuaca dan kondisi laut kepada komunitas nelayan, pelatihan keselamatan laut secara berkala, serta simulasi tanggap darurat. DKP Jatim juga mendorong adanya jalur pelayaran khusus nelayan yang tidak bersinggungan langsung dengan kapal-kapal besar.
“Keselamatan nelayan dan keberlanjutan usaha mereka adalah tanggung jawab bersama. Kami pastikan mereka mendapat perlindungan dan informasi yang dibutuhkan, khususnya saat cuaca ekstrem atau kondisi laut berisiko tinggi,” tukas Kepala DKP Jatim itu.
Dengan pendekatan kolaboratif dan responsif, DKP Jatim terus mengawal keamanan aktivitas perikanan dan menjamin distribusi hasil laut tetap berjalan. Ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim untuk menjaga ketahanan pangan laut dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir di tengah dinamika tantangan maritim. (ivan)
