Dengan adanya kemajuan teknologi transportasi laut dan minat wisata halal yang terus berkembang, Sapta meyakini konsep ini bisa menjadi salah satu cara baru menunaikan ibadah sekaligus mengenalkan kekayaan ekonomi syariah kepada jamaah.
Namun, Menteri Agama mengingatkan bahwa skema ini belum menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Segala bentuk inovasi tetap perlu dibahas lebih lanjut oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk kesiapan infrastruktur dan regulasi baik dari Indonesia maupun Arab Saudi.
“Kita belum pernah angkat sebagai sebuah wacana khusus. Masih perlu dibahas lebih lanjut antar pemangku kepentingan, termasuk kesiapan badan penyelenggara haji dan regulasi Saudi,” pungkas Menag.
Wacana haji dan umrah jalur laut membuka kemungkinan baru dalam pelayanan ibadah yang lebih inklusif dan edukatif. Meski belum resmi, peluang ini bisa menjadi langkah awal menuju diversifikasi akses ibadah yang lebih luas bagi umat Islam Indonesia dan Asia Tenggara. (ivan)
