JAKARTA, PustakaJC.co - Wacana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut kembali mencuat. Meski belum menjadi kebijakan resmi pemerintah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peluangnya terbuka, khususnya jika infrastruktur dan regulasi bisa dipenuhi.
“Saya kira kita belum ada agenda untuk menggunakan haji laut karena perhitungan waktu, dan perhitungan biaya belum pernah kita angkat sebagai sebuah wacana khusus ya,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari kemenag.go.id, Jumat, (11/7/2025).
“Nggak tahu nanti kalau Badan Penyelenggara Haji punya pembicaraan khusus itu,” tambahnya.
Pernyataan ini melengkapi tanggapan Menag dalam forum peluncuran The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 yang digelar di Bappenas, Jakarta, 8 Juli 2025. Dalam forum itu, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar, melempar gagasan umrah lewat jalur laut menggunakan kapal pesiar.
“Apa yang digagas oleh Bapak Nirwandar saya kira sangat perspektif ya. Terutama tadi memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut,” kata Menag.
Saat ini, konsep tersebut sudah mulai direalisasikan oleh sektor swasta. Perusahaan pelayaran IslamiCruise asal Malaysia berencana memulai pelayaran umrah pada 5 Januari 2026 dengan kapal pesiar mewah Costa Serena. Rutenya dimulai dari Port Klang (Malaysia), singgah di Banda Aceh, Maldives, Oman, dan berakhir di Jeddah, Arab Saudi.
“Ini yang saya waktu itu lapor dengan Pak Nasaruddin bahwa kapal pesiar sudah menanti untuk umrah. Tapi sayangnya ownership-nya bukan di kita. Lumayan, Rp60 juta bisa belajar macam-macam selama perjalanan,” kata Sapta Nirwandar.
Sapta menambahkan, umrah via laut kini tidak lagi memakan waktu berbulan-bulan seperti zaman dahulu.
“Kakek saya dulu dari Lampung ke Makkah empat bulan naik kapal. Sekarang 12 hari, pergi pakai cruise, pulangnya naik pesawat,” ujarnya.
Dengan adanya kemajuan teknologi transportasi laut dan minat wisata halal yang terus berkembang, Sapta meyakini konsep ini bisa menjadi salah satu cara baru menunaikan ibadah sekaligus mengenalkan kekayaan ekonomi syariah kepada jamaah.
Namun, Menteri Agama mengingatkan bahwa skema ini belum menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Segala bentuk inovasi tetap perlu dibahas lebih lanjut oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk kesiapan infrastruktur dan regulasi baik dari Indonesia maupun Arab Saudi.
“Kita belum pernah angkat sebagai sebuah wacana khusus. Masih perlu dibahas lebih lanjut antar pemangku kepentingan, termasuk kesiapan badan penyelenggara haji dan regulasi Saudi,” pungkas Menag.
Wacana haji dan umrah jalur laut membuka kemungkinan baru dalam pelayanan ibadah yang lebih inklusif dan edukatif. Meski belum resmi, peluang ini bisa menjadi langkah awal menuju diversifikasi akses ibadah yang lebih luas bagi umat Islam Indonesia dan Asia Tenggara. (ivan)
