SURABAYA, PustakaJC.co - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kota dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama penanganan banjir, kemacetan, dan penerangan jalan.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam pembahasan Perubahan APBD Surabaya 2025. Salah satu strateginya, Pemkot berencana menggunakan pembiayaan alternatif senilai Rp452 miliar, dengan alokasi besar untuk pengendalian banjir dan perbaikan PJU (Penerangan Jalan Umum). Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (23/7/2025).
“Kami menerima banyak keluhan warga tentang banjir, kemacetan, dan penerangan jalan. Karena itu, kami mendukung penuh langkah Pemkot untuk menjajaki pinjaman daerah demi percepatan penyelesaian,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono, Selasa, (22/7/2025).
Dari total pinjaman itu, Rp179 miliar akan difokuskan untuk pengendalian banjir perkotaan, di luar anggaran utama senilai Rp863 miliar yang sudah dialokasikan dalam APBD 2025.
“Dengan skema terintegrasi dari lingkungan kampung hingga skala kota, kami yakin titik rawan banjir akan berkurang dan genangan bisa cepat surut. Aktivitas warga kembali normal dan ekonomi tetap bergerak,” jelas Budi, yang akrab disapa Buleks.
Sementara itu, untuk mengatasi minimnya penerangan di gang-gang sempit dan kampung padat penduduk, Pemkot mengalokasikan Rp50 miliar tambahan guna mempercepat pemasangan PJU.
“Kampung yang terang itu aman. Warga lebih nyaman, aktivitas malam juga lebih hidup,” tambahnya.
Selain itu, pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan pelebaran Jalan Wiyung juga jadi perhatian. Fraksi PDIP menilai proyek ini akan mendukung kelancaran lalu lintas dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi di wilayah barat kota.
“Kalau jalan lancar, investasi masuk, lapangan kerja tumbuh. Itu akan berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan,” ucapnya.
Meski fokus ke infrastruktur, Fraksi PDIP juga menegaskan program kerakyatan tetap menjadi prioritas. Salah satunya, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang sebelumnya sempat diwacanakan untuk dikurangi, dipastikan tetap jalan.
“Kami pastikan Rutilahu tidak akan dipangkas. Bahkan akan kami perjuangkan agar ke depan bisa ditambah,” tegas Buleks.
Program sosial seperti pendidikan gratis, beasiswa SMA/SMK dan kuliah, hingga layanan kesehatan UHC (Jaminan Kesehatan Semesta) juga tetap aman.
“Sekolah gratis, beasiswa, perlengkapan sekolah, sampai berobat gratis tetap jalan. Itu hak warga dan akan terus kita kawal,” pungkasnya. (ivan)
