Eko juga menekankan pentingnya menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menjaga etika profesional, bahkan di luar jam kerja.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim merekomendasikan agar BKD Jatim merancang sistem pengembangan karier yang berbasis passion dan capaian kinerja. Pelatihan dari BPSDM dan BKD juga dinilai penting untuk menyesuaikan dengan tuntutan birokrasi yang semakin dinamis.
“Birokrasi bukan tempat mempersulit. ASN dan PPPK harus jadi solusi, bukan beban. Layani masyarakat dengan empati dan kecepatan,” tambah Eko, legislator dari dapil Lumajang-Jember.
