SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya reformasi birokrasi usai pelantikan 4.172 ASN dan PPPK oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada Rabu, (16/7/2025) di Graha Unesa, Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Eko Yunianto, menyebut penempatan aparatur sipil harus berbasis talenta dan kinerja, bukan hanya senioritas. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Kamis, (31/7/2025).
“Penempatan ASN dan PPPK harus tepat guna. Ini tentang pelayanan publik yang berdampak, bukan sekadar seremonial,” tegas Eko dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ia menyampaikan lima pesan kunci bagi ASN dan PPPK baru:
Integritas, kompetensi, empati, disiplin, serta pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Anda adalah wajah negara. Integritas bukan pilihan, melainkan kewajiban,” ujarnya tegas.
Eko juga menekankan pentingnya menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menjaga etika profesional, bahkan di luar jam kerja.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim merekomendasikan agar BKD Jatim merancang sistem pengembangan karier yang berbasis passion dan capaian kinerja. Pelatihan dari BPSDM dan BKD juga dinilai penting untuk menyesuaikan dengan tuntutan birokrasi yang semakin dinamis.
“Birokrasi bukan tempat mempersulit. ASN dan PPPK harus jadi solusi, bukan beban. Layani masyarakat dengan empati dan kecepatan,” tambah Eko, legislator dari dapil Lumajang-Jember.
Ia mengingatkan para ASN untuk disiplin waktu, tidak menunda pekerjaan, dan menjaga loyalitas terhadap institusi.
Sebagai catatan, pelantikan ini menetapkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pengangkatan ASN terbanyak secara nasional tahun 2024, yakni 2.157 CPNS dan 2.015 PPPK.
Eko menegaskan bahwa pemahaman tupoksi menjadi kunci utama kinerja optimal.
“Jangan malu bertanya. Pahami posisi dan peran Anda. Dengan begitu, kontribusi akan lebih nyata dan berdampak,” tandasnya. (ivan)
