Selain itu, Anna menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Edukasi mengenai apa itu rekening dorman, bagaimana status itu bisa terjadi, dan apa konsekuensinya perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat memahami dan bisa melakukan antisipasi sejak dini.
“Kami mendukung langkah-langkah pemberantasan kejahatan keuangan, tapi jangan sampai masyarakat kecil yang justru menjadi korban. Penegakan harus berimbang antara kepentingan hukum dan perlindungan hak publik,” pungkasnya.
DPR RI berharap PPATK dan seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan bisa menerapkan kebijakan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan. Transparansi dan komunikasi yang baik dinilai sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. (ivan)
