BONDOWOSO, PustakaJC.co – Kinerja pengelolaan anggaran RSUD dr. Koesnadi Bondowoso mendapat apresiasi tinggi dari Komisi IV DPRD Bondowoso. Dalam rapat evaluasi APBD 2025 semester pertama, RSUD melaporkan serapan anggaran hingga 99 persen, menjadikannya salah satu OPD dengan kinerja tertinggi di kabupaten tersebut.
Direktur RSUD dr. Koesnadi, Yus Priyatna, menjelaskan bahwa hampir seluruh alokasi anggaran semester pertama—sekitar 50 persen dari total APBD tahunan—telah terserap dengan baik. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (5/8/2025).
“Realisasi atau serapan anggaran kami untuk semester pertama sudah 99 persen. Semua kegiatan berjalan sesuai progres bulanan,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama Komisi IV, Selasa, (5/8/2025).
Tidak hanya dari sisi belanja, RSUD juga menunjukkan performa luar biasa dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp160 miliar, RSUD telah menyumbang lebih dari Rp79 miliar di paruh pertama tahun ini.
“RSUD patut menjadi contoh pengelolaan anggaran dan pendapatan. Tidak semua OPD dibebani target PAD seperti RSUD, dan mereka berhasil mencapainya secara signifikan,” ungkap Abdul Majid, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso.
Namun di balik capaian positif RSUD, Komisi IV tetap menyoroti tantangan serius di OPD lain, khususnya sektor pendidikan dan belanja modal yang terdampak oleh pergeseran anggaran. Sejumlah program terpaksa ditunda bahkan dibatalkan karena keterbatasan fiskal.
“Kami mencatat beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena ketersediaan anggaran tidak mencukupi. Ini jadi perhatian serius Komisi,” tegas Abdul Majid.
Lebih lanjut, Majid mengungkapkan adanya OPD yang serapan anggarannya masih rendah, bahkan baru menyentuh 30 persen. Ia menilai situasi ini bukan semata karena lemahnya kinerja, namun juga dampak dari regulasi pusat yang memengaruhi fleksibilitas keuangan daerah.
“Komponen belanja pegawai yang tidak bisa dikurangi menjadi beban tetap. Maka, strategi anggaran harus lebih adaptif di semester kedua,” tambahnya.
Komisi IV meminta seluruh OPD mitra untuk mempercepat pelaksanaan anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu dan target pembangunan daerah tetap tercapai. (ivan)
