Program ini menyasar anak-anak dari Desil 1 dan Desil 2, yaitu kategori termiskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tervalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap peserta didik diseleksi ketat melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan diverifikasi ulang secara lapangan oleh tim BPS dan pihak sekolah.
“Tidak bisa ada titipan. Tidak boleh anak pejabat atau keluarga berada masuk. Fokus kami adalah pendidikan bagi anak-anak yang benar-benar miskin, agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” lanjutnya.
Program ini bersifat boarding school (asrama), dengan pemisahan siswa laki-laki dan perempuan, makan tiga kali sehari, serta penambahan gizi dua kali seminggu. Pembelajaran difokuskan pada pembentukan karakter selama tiga bulan awal, bukan sekadar pengenalan sekolah.
“Karakter dibentuk dulu. MPLS di sini bukan Cuma kenalan, tapi pembiasaan. Tiga bulan full pembentukan mindset — dari disiplin, kerja sama, hingga empati sosial,” pungkas Sekertaris Dinas Sosial ini.
Gedung sekolah disiapkan dengan standar minimal dua ronde kelas, lengkap dengan laboratorium bahasa, fisika, kimia, perpustakaan, dapur, ruang makan, dan ruang guru. Bahkan, pengujian bakat dilakukan menggunakan pendekatan talent mapping dan tes DNA, bekerja sama dengan lembaga pengembangan diri seperti Ary Ginanjar.
Siswa diarahkan sesuai minat dan potensinya. Jika ingin kuliah, disiapkan akses ke perguruan tinggi; jika ingin kerja, disediakan pelatihan keterampilan. Negara hadir sepenuhnya dalam proses ini.
