SURABAYA, PustakaJC.co – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jawa Timur dinilai belum berjalan maksimal. Komisi B DPRD Jatim menyoroti rendahnya kesiapan kelembagaan di desa dan mendorong pemerintah memperkuat pendampingan teknis sebelum pencairan kredit dari perbankan.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Drs. H. M. Khusnul Khuluk, menjelaskan bahwa skema pembiayaan dari himpunan bank milik negara (Himbara) bukan berupa dana tunai yang langsung cair. Koperasi harus memenuhi syarat kelembagaan dan usaha terlebih dahulu. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (12/8/2025).
“Beberapa desa itu nggak siap, padahal konsep koperasi itu harus ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Tapi ketika diminta mendirikan koperasi dengan iming-iming pinjaman Rp3–5 miliar, mereka senangnya bukan main. Sampai sekarang ditunggu-tunggu belum ada uang, dan kalau diminta setor simpanan pokok, mereka nggak mau,” ujarnya di Gedung DPRD Jatim, Senin, (11/8/2025).
