Dari hasil pemantauan di lapangan, tingkat operasional KDMP disebut masih rendah. “Yang benar-benar berjalan tidak sampai 5 persen, itu pun karena sudah beroperasi sebelumnya,” ungkap Khusnul.
Khusnul juga mengingatkan risiko macetnya unit simpan pinjam di tingkat desa. Ia mencontohkan di Lumajang, banyak kepala desa enggan membuka skema pinjaman karena potensi gagal bayar dan tekanan sosial. “Wong duwite pemerintah ae pak, kok nemen-nemen nagih… itu akan balik ke kepala desanya ketika ditagih,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia menyarankan koperasi fokus pada usaha barang atau jasa yang memiliki arus kas jelas. Selain itu, ia meminta Dinas Koperasi Jatim menggandeng perguruan tinggi untuk membantu pendampingan jika anggaran pembinaan terbatas.
Kalau anggaran sekarang dianggap tidak ada, beberapa perguruan tinggi bisa diajak memfasilitasi agar koperasi bisa jalan dulu. Tidak mungkin langsung Himbaraya turun
Dengan pendampingan teknis yang intensif, diharapkan koperasi desa dapat benar-benar beroperasi dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar program di atas kertas. (ivan)
