PDIP DPRD Jatim Usulkan Pembangunan Embung untuk Atasi Banjir dan Kekeringan

pemerintahan | 12 Agustus 2025 16:24

PDIP DPRD Jatim Usulkan Pembangunan Embung untuk Atasi Banjir dan Kekeringan
PDIP DPRD Jatim Usulkan Pembangunan Embung untuk Atasi Banjir dan Kekeringan (dok beritajatim)

Surabaya, PustakaJC.co – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mengajukan usulan pembangunan embung di sejumlah wilayah rawan banjir pada musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Usulan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam pengelolaan air di Jawa Timur.

 

“Di daerah dengan kontur pegunungan dan wilayah tadah hujan harusnya ada pemikiran tata kelola agar air yang berlimpah saat musim hujan bisa disalurkan di musim kering,” ujar Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Martin Hamonangan, Selasa (12/8/2025).

 

Martin mencontohkan kondisi di Kalibaru, Banyuwangi, yang pada musim hujan mengalami kelebihan air, namun tidak dimanfaatkan secara optimal. Air yang seharusnya berguna untuk masyarakat malah terbuang.

 

“Kalau sudah musim hujan, semua menolak air karena banjir, airnya terbuang. Kenapa tidak berpikir membuat embung? Ketika tadah hujan tinggi, air melimpah bisa ditampung,” jelasnya.

 

Anggota Komisi D DPRD Jatim itu menegaskan, pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan IPAL perlu dilengkapi dengan infrastruktur penampungan. Embung dan sumur kelola dianggap penting untuk memastikan ketersediaan air.

 

“Sekarang banyak hutan tanaman keras berubah jadi sawah jagung dan tebu, sehingga saat hujan deras, airnya turun seperti air terjun,” kata Martin.

 

Ia menilai pelarangan total penanaman jagung atau tebu bukanlah solusi praktis. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah pengelolaan air yang tepat agar masalah tersebut dapat diatasi.

 

“Kalau peralihan lahan tidak bisa dikembalikan menjadi hutan, tentu harus ada solusi lain. Tata kelola air bisa dilakukan dengan embung atau sumur kelola sampingan untuk sumber air minum dan pengairan sawah,” tambahnya.

 

Martin juga menyoroti daerah-daerah seperti Madura dan Bondowoso yang mengalami krisis air bersih. Di Bondowoso, pengeboran hingga kedalaman 100–200 meter belum tentu menemukan air. “Artinya, pengelolaan air hujan menjadi solusi paling logis,” tegasnya.

 

Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, pada 2024 tercatat 26 kabupaten/kota mengalami kekeringan. Wilayah terdampak paling parah antara lain Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang.

 

“Dengan embung, kita bisa memutus siklus kekurangan air di musim kemarau, dan meminimalkan kerugian akibat banjir di musim hujan,” pungkasnya. (nov)