SURABAYA, PustakaJC.co - Polemik penundaan rapat paripurna DPRD Jawa Timur terkait pembahasan Perubahan APBD (PAPBD) 2025 menuai sorotan. Pengamat menilai eksekutif terlalu dominan, sehingga DPRD terkesan hanya menjadi formalitas.
Pengamat Kebijakan Publik, Umar Sholahudin, menegaskan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif seharusnya dibangun atas dasar kemitraan yang saling menghormati kewenangan. Namun, dalam pembahasan PAPBD 2025, ia melihat dominasi eksekutif terlalu kuat. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Kamis, (28/8/2025).
“Hubungan eksekutif dan legislatif seharusnya bersifat kemitraan, saling menghormati kewenangan serta tupoksi masing-masing. Namun dalam pembahasan PAPBD 2025 ini terlihat eksekutif lebih dominan, bahkan cenderung memutuskan sepihak,” ujar Umar, Dosen Sosiologi Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Selasa, (26/8/2025).
Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengurangi peran DPRD sebagai lembaga deliberatif. “Jika ruang deliberasi hilang, maka DPRD tidak lebih dari sekadar alat legitimasi belaka,” tambahnya.
Kritik serupa datang dari anggota dewan. Anggota DPRD Jatim Fraksi Golkar, Hadi Setiawan, menyebut hanya 5 persen dari total usulan DPRD yang disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami bahas dengan OPD sampai detail, tapi TAPD punya rancangan sendiri. Aspirasi rakyat akhirnya tidak terakomodasi,” tegasnya dalam interupsi paripurna.
Nada sama juga disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim (Gerindra), yang menilai pembahasan PAPBD 2025 berlangsung terlalu tergesa-gesa. Bahkan, anggota DPRD dari PKB, Ubaidillah, mengibaratkan relasi eksekutif-legislatif kini seperti “suami-istri yang retak”.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai kegaduhan politik di Gedung Indrapura menunjukkan adanya masalah komunikasi serius.
“Fenomena seperti ini jarang terjadi di Indrapura. Jalan terbaik ya harus duduk bareng lagi, bangun komunikasi agar masing-masing pihak bisa saling trust. Kalau tidak, saya khawatir agenda pembahasan lain akan terganggu, dan ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan,” jelasnya.
Para pengamat menekankan bahwa APBD adalah instrumen penting untuk hajat hidup masyarakat. Karena itu, transparansi, komunikasi, dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar proses pembahasan berjalan sehat serta hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. (ivan)
