SURABAYA, PustakaJC.co – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan dasar di Terminal Purabaya Bungurasih dan digitalisasi sistem pengawasan di UPPKB Trosobo. Dua simpul transportasi strategis di Jawa Timur itu menjadi perhatian khusus untuk menjamin kenyamanan penumpang dan keselamatan pengguna jalan.
Terminal Purabaya berdiri di atas lahan seluas 119.950 meter persegi dengan 238 trayek dan 131 perusahaan otobus. Setiap hari, terminal ini mencatat rata-rata 30.000 pergerakan penumpang, menjadikannya simpul utama perjalanan antarkota dalam provinsi (AKDP) maupun antarkota-antarprovinsi (AKAP). Dilansir dari jawapos.com, Jumat, (29/8/2025).
“Terminal Purabaya adalah wajah transportasi darat Indonesia. Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman. Prioritas utama adalah fasilitas dasar seperti toilet dan kebersihan area terminal karena itu yang paling langsung dirasakan penumpang,” ujar Aan saat meninjau terminal, Kamis (28/8/2025).
Aan menilai kebersihan masih menjadi tantangan di area keberangkatan dan kedatangan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pengelola mengoptimalkan sumber daya yang ada.
“Kebersihan harus menjadi prioritas agar masyarakat merasakan fasilitas yang bersih, nyaman, dan sehat,” imbuhnya.
Selain fasilitas dasar, Aan juga menekankan pentingnya inovasi digital dalam manajemen keberangkatan dan pemeriksaan kendaraan.
“Dengan teknologi, layanan dapat lebih cepat, efisien, sekaligus tetap menjamin keselamatan,” jelas purnawirawan Polri ini.
Usai meninjau terminal, Aan melanjutkan kunjungan ke UPPKB Trosobo di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini menjadi pintu pengawasan kendaraan over dimension dan over load (ODOL).
“Keberadaan jembatan timbang sangat penting, terutama dalam mengendalikan kendaraan dengan muatan berlebih maupun dimensi berlebih. UPPKB adalah pintu masuk pengawasan sekaligus penindakan,” tegasnya.
Menurut Aan, UPPKB Trosobo sudah memiliki sistem otomatisasi, namun masih terbatas pada pelaporan ke pusat. Ke depan, digitalisasi akan diarahkan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih transparan.
“Belum ada otomatisasi dalam proses penegakan hukumnya. Kami berharap sistem terintegrasi dengan kepolisian dan Blu-e dapat dikembangkan, sehingga penindakan bisa dilakukan secara otomatis,” jelasnya.
Aan menambahkan, digitalisasi juga penting untuk meminimalisasi interaksi langsung antara petugas dan pengemudi.
“Interaksi langsung seringkali membuka peluang pungli. Dengan digitalisasi, pengawasan bisa lebih objektif, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Kunjungan Dirjen Hubdar ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat wajah transportasi darat Indonesia, yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga bersih, modern, dan bebas pungutan liar. (ivan)
