SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Kota Surabaya resmi menyetujui Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025 dalam rapat paripurna, Jumat, (29/8/2025). Salah satu fokus utama dalam dokumen ini adalah strategi optimalisasi aset daerah dan penguatan investasi sebagai penopang pendapatan kota.
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyebut pembahasan dilakukan secara intensif melalui empat kali rapat bersama Tim Anggaran Pemkot Surabaya. “Hasil pembahasan telah dituangkan dalam pendapat Badan Anggaran atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025,” ujarnya, dikutip dari jatimpos.co, Minggu, (30/8/2025).
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar), Johari Mustawan, menegaskan efisiensi anggaran berhasil dilakukan hingga Rp20 miliar dari berbagai program. Dalam P-APBD 2025, total penerimaan diproyeksikan sebesar Rp12,34 triliun, dengan target pendapatan daerah mencapai Rp11,66 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok Rp8,32 triliun, sedangkan pendapatan transfer pusat dan antar daerah Rp3,34 triliun.
Untuk sisi belanja, anggaran ditetapkan sebesar Rp12,31 triliun, terdiri dari belanja operasional Rp9,76 triliun dan belanja modal Rp2,53 triliun. Sedangkan pos pembiayaan mencatat SILPA Rp234 miliar, penerimaan pinjaman daerah Rp452 juta, serta pengeluaran pembiayaan Rp36,5 miliar untuk penyertaan modal BUMD dan cicilan utang.
“Diharapkan realisasi belanja benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pembangunan, serta mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja,” tegas Johari.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menambahkan bahwa penyusunan P-APBD 2025 telah sesuai regulasi, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD. Ia menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak menambah beban masyarakat.
“Yang penting kami sepakat, tidak ada kenaikan PBB. Maka yang harus diperkuat adalah kejujuran pajak, optimalisasi aset, dan penarikan investasi,” kata Eri.
Eri juga menekankan pentingnya strategi pembangunan jangka panjang yang disesuaikan dengan inflasi, sehingga percepatan proyek bisa lebih efisien. Selain itu, peran BUMD dan Koperasi Merah Putih diperkuat untuk mendukung ekonomi kerakyatan, termasuk melalui subsidi transportasi sembako dan LPG 3kg.
“Kami bersama DPRD akan terus berkolaborasi memastikan penanganan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh berhenti,” pungkasnya. (ivan)
