SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya langkah nyata Pemerintah Provinsi dalam mengoptimalkan aset daerah sekaligus memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.
Penegasan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri, M.Pd., dalam rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin,(8/9/2025).
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak boleh hanya bertumpu pada pajak, tetapi juga harus ditopang dari produktivitas aset yang dimiliki daerah.
“Fraksi PKB mengingatkan bahwa rekomendasi berikut bukan hal baru. Telah berulang kali disampaikan, baik oleh Fraksi PKB sendiri maupun fraksi-fraksi lainnya, agar eksekutif tidak ragu meninjau ulang keberadaan BUMD yang tidak produktif,” ujarnya.
Multazamudz menegaskan, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya BUMD yang justru menjadi beban ketimbang memberi kontribusi nyata.
“Jika keberadaan BUMD hanya menghabiskan APBD tanpa memberi manfaat, maka mempertahankannya adalah bentuk pemborosan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Fraksi PKB meminta evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang gagal menunjukkan kinerja. Eksekutif, lanjutnya, harus berani mengambil langkah tegas sesuai aturan perundang-undangan.
“Jangan sampai alasan politik atau kepentingan sempit menjadi pembenaran untuk terus memelihara institusi yang tidak sehat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar BUMD benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Jawa Timur membutuhkan BUMD yang benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar papan nama yang menghabiskan anggaran,” pungkas juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim ini.
Dengan dorongan ini, Fraksi PKB berharap Pemprov Jatim dapat lebih fokus memaksimalkan aset daerah sekaligus memastikan BUMD memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (ivan)
