Saat ini terdapat sekitar 100 unit sekolah rakyat. Presiden Prabowo menargetkan jumlah itu naik menjadi 200 unit pada 2026 dan 300 unit pada 2027.
Namun, kritik datang dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menilai efektivitas sekolah rakyat masih minim.
“Dengan kapasitas sekarang, hanya 0,33% anak miskin yang bisa tertampung. Banyak siswa menolak, guru mundur, dan program ini rawan jadi proyek,” tegasnya.
Meski begitu, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Agus Eko Cahyono, tetap mendukung. Menurutnya, Sekolah Rakyat selaras dengan Asta Bhakti DNIKS karena terintegrasi dengan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan kesehatan. (ivan)
