JAKARTA, PustakaJC.co — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai langkah strategis membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan ekstrem miskin, sekaligus mencetak SDM unggul.
“Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus memakai kurikulum nasional yang dipadukan dengan pengembangan karakter, agar lulusannya tidak mewarisi kemiskinan orang tua mereka,” tegas Hadrian dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, dikutip dari bhirawaoonline.co.id, Sabtu, (13/9/2025).
Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menambahkan, sekolah rakyat bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Meski pemerintah telah menggelontorkan Rp500 triliun per tahun untuk bantuan sosial, angka kemiskinan masih tinggi.
“Sekolah rakyat bisa melahirkan lulusan yang diminati industri, mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi, bahkan menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.
Saat ini terdapat sekitar 100 unit sekolah rakyat. Presiden Prabowo menargetkan jumlah itu naik menjadi 200 unit pada 2026 dan 300 unit pada 2027.
Namun, kritik datang dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menilai efektivitas sekolah rakyat masih minim.
“Dengan kapasitas sekarang, hanya 0,33% anak miskin yang bisa tertampung. Banyak siswa menolak, guru mundur, dan program ini rawan jadi proyek,” tegasnya.
Meski begitu, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Agus Eko Cahyono, tetap mendukung. Menurutnya, Sekolah Rakyat selaras dengan Asta Bhakti DNIKS karena terintegrasi dengan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan kesehatan. (ivan)
