SURABAYA, PustakaJC.co — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur terus berjalan dengan capaian signifikan. Namun, sejumlah kendala teknis masih menjadi sorotan publik.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, hingga pertengahan September 2025 penerima manfaat MBG di Jatim sudah mencapai 2,7 juta jiwa dari target 10 juta.
“Program MBG di Jawa Timur bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga bagian dari upaya menurunkan stunting, anemia, dan menjaga ketahanan pangan. Kami terus evaluasi agar program ini berjalan optimal,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (21/9).
Selain itu, sebanyak 714 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini beroperasi di berbagai kabupaten/kota. Layanan ini diharapkan mampu menyentuh target 8,77 juta warga Jatim pada 2025.
Meski demikian, program ini masih menghadapi masalah. Di Surabaya, sejumlah siswa SMAN 15 mengeluhkan makanan yang diterima dalam kondisi basi.
Ahli gizi Universitas Airlangga, dr. Arif Suryawan, M.Gizi, menilai hal tersebut bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan kebersihan.
“Faktor penyebab makanan basi bisa dari sanitasi dapur, peralatan yang kurang steril, hingga distribusi yang terlalu lama. SOP harus benar-benar ketat supaya kasus seperti ini tidak terulang,” kata Arif.
Kasus lain muncul di Pamekasan, di mana empat siswa SDN 1 Pasenggar mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan MBG.
Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Aziz mengatakan, pihaknya sudah mengambil sampel makanan untuk diperiksa.
“Kami masih menunggu hasil uji laboratorium. Tim juga memeriksa pihak penyedia makanan dari SPPG terkait,” ujarnya.
Meski ada kritik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang sempat mendesak program dihentikan sementara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan tetap mendukung MBG.
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rizka Andalusia, menyatakan bahwa pengawasan akan diperketat.
“Program MBG sangat bermanfaat, hanya saja perlu penguatan di aspek higiene, distribusi, dan pengawasan mutu. Kami bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh,” jelas Rizka. (int)
