Fraksi NasDem juga menyoroti banyaknya aset daerah yang terbengkalai. Pemprov diminta menetapkan target pemanfaatan aset idle melalui Renstra dan Renja OPD terkait agar dapat menambah pendapatan daerah. Selain itu, partisipasi perusahaan swasta dan BUMD dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai masih rendah. NasDem mendorong regulasi agar CSR fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah.
Menurut Nasih Aschal, APBD 2026 harus benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan setiap rupiah anggaran diarahkan pada penanganan masalah strategis seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, dan penurunan kualitas infrastruktur publik.
“Raperda APBD ini bukan hanya cerminan visi pemerintah daerah, tetapi juga komitmen kita bersama dalam memajukan Jawa Timur. Pengawasan, audit BUMD, dan pemanfaatan aset daerah harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (ivan)
