SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setdaprov Jatim, R. Henggar Sulistiarto, menyebutkan ada dua strategi utama dalam mengawal anggaran daerah, yakni efisiensi belanja dan pendanaan alternatif. Selasa, (30/9/2025).
Langkah ini sejalan dengan kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tengah melakukan patroli anggaran untuk memastikan program strategis tidak terkena stigma serapan rendah.
“Efisiensi ini bukan berarti membatasi. Justru dana yang ada diarahkan agar outcome lebih menyentuh masyarakat. Anggaran rapat di hotel, misalnya, dipangkas hingga 50 persen. Tapi program tetap bisa berjalan, hanya prioritasnya yang disesuaikan,” jelas Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setdaprov Jatim, R. Henggar Sulistiarto, saat Ngopi Senen di ruang podcast Biro AP.
Ia menambahkan, percepatan penyerapan anggaran menjadi kunci penggerak roda perekonomian daerah. Kegiatan OPD yang melibatkan sektor perhotelan, pertanian, hingga peternakan terbukti memberi multiplier effect. Jawa Timur bahkan tercatat sebagai salah satu daerah dengan produksi susu tertinggi, serta sektor pertanian yang menempati posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta.
“APBD itu ibarat starter. Kalau dimanfaatkan dengan baik, akan menggerakkan sektor-sektor lain. Dampaknya, masyarakat pun ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Menurut Henggar, kebijakan efisiensi dan percepatan serapan ini juga merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden dan Menteri Keuangan.
“Kebijakan Presiden dan Menkeu soal efisiensi kita ikuti dengan serius. Kalau ada evaluasi atau perubahan transfer pusat, langsung kami sinkronkan. Intinya, jangan sampai ada proyek yang macet hanya karena administrasi,” jelas Henggar yang pernah menjadi Wakil Direktur di RS Dr. Saiful Anwar Malang itu.
Masih terkait Menteri Keuangan Purbaya yang tengah melakukan patroli anggaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Joko Irianto, menambahkan bahwa koordinasi antar-OPD juga terus diperkuat.
“Kami kawal bersama agar serapan anggaran lebih cepat, tepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Joko.
Selain efisiensi, Pemprov Jatim juga mendorong OPD lebih kreatif mencari pendanaan alternatif. Henggar menyebutkan peluang kerja sama dengan swasta melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), pemanfaatan CSR perusahaan, hingga opsi obligasi daerah.
“Kalau kepala OPD mau bekerja lebih keras, tidak ada alasan program berhenti. Justru dengan kolaborasi, proyek bisa jalan dengan pembiayaan triliunan rupiah sekalipun. Kami di Biro AP siap memfasilitasi dan mendampingi,” tambah kedua narasumber ini.
Dalam forum Ngopi Senen (Ngobrol Pintar Seputar Inovasi Keren) yang digelar di ruang podcast Biro AP, suasana terasa akrab namun tetap bergairah. Diskusi berlangsung cair, penuh ide segar, tapi tetap fokus pada strategi pengelolaan anggaran. Henggar dan Joko kompak menegaskan, efisiensi, inovasi, dan kolaborasi harus menjadi kunci agar APBD Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat. (ivan)
