Ketua Fraksi PKB DPR RI Tuntut Pemerintah Segera Sahkan Ditjen Pesantren

pemerintahan | 19 Oktober 2025 05:38

Ketua Fraksi PKB DPR RI Tuntut Pemerintah Segera Sahkan Ditjen Pesantren
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid di Jakarta. (dok bhirawa)

JAKARTA, PustakaJC.co – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), segera mengesahkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.

 

Menurutnya, pembentukan Ditjen Pesantren sudah menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya peran pesantren dalam pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan karakter kebangsaan. Dilansir daro bhirawaonline.co.id, Minggu, (19/10/2025).

 

“Pesantren adalah institusi pendidikan khas Indonesia yang berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa. Sudah seharusnya ada Ditjen khusus yang mengatur dan mengelola pesantren secara lebih terarah dan berkeadilan,” ujar Gus Jazil di Jakarta, Jumat, (17/10/2025).

 

 

 

Ia menjelaskan, selama ini urusan pesantren masih berada di bawah Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) dalam struktur Ditjen Pendidikan Islam (Pendis). Dengan jumlah pesantren yang terus bertambah dan tantangan yang kompleks, Gus Jazil menilai perlu adanya unit kerja mandiri setingkat eselon I.

 

“Ditjen Pesantren dibutuhkan agar tata kelola, pembiayaan, dan pembangunan sarana prasarana bisa berjalan lebih efektif dan akuntabel. Apalagi sudah ada UU Pesantren sebagai landasan hukumnya,” tegasnya.

 

Gus Jazil menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren juga menjadi bentuk pengakuan negara atas kontribusi pesantren dalam mencetak generasi berakhlak, moderat, dan cinta tanah air.

 

“Selama ini pesantren berperan besar tanpa banyak menuntut. Kini saatnya negara hadir dengan kelembagaan yang kuat dan kebijakan yang berpihak,” ujarnya.

 

 

 

Fraksi PKB, lanjutnya, siap mendorong langkah legislasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembentukan Ditjen Pesantren.

 

“Kalau pemerintah serius memperkuat pesantren, Ditjen Pesantren harus segera disahkan. Ini bukan sekadar tuntutan politik, tapi kebutuhan strategis nasional,” pungkasnya. (ivan)