MADIUN, PustakaJC.co - Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Madiun menyoroti langkah strategis Pemkab dalam menghadapi rencana pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada 2026 mendatang.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda RAPBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026, di ruang rapat DPRD setempat, Selasa, (21/10/2025).
Rapat dihadiri Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak dan Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi. Melalui juru bicaranya, seluruh fraksi memberikan pandangan umum terkait penyempurnaan dokumen Raperda APBD 2026. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Rabu, (22/10/2025).
Sebagian besar fraksi menyoroti langkah konkret eksekutif dalam mengantisipasi dampak berkurangnya TKD. Namun, dewan juga mendorong Pemkab untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.
Selain isu TKD, Fraksi Golkar Nurani Rakyat turut menyoroti program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta agar Pemkab Madiun aktif mengawal pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan kebijakan nasional yang juga berdampak pada semua pemerintah daerah.
“Dibalik efisiensi, kita harus mampu melakukan optimalisasi dan menetapkan skala prioritas agar outputnya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Bupati juga menambahkan bahwa peningkatan PAD akan dilakukan melalui inovasi dan penguatan BUMD agar lebih produktif di tengah ketatnya persaingan.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, diikuti Forkopimda, Sekda Ir. Tontro Pahlawanto, para pimpinan OPD, direktur RSUD Caruban dan Dolopo, serta camat se-Kabupaten Madiun. (ivan)
