SURABAYA, PustakaJC.co — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Melalui penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Jawa Timur dinilai berhasil membangun ekosistem keamanan dan ketahanan siber yang kuat, terintegrasi, serta berstandar nasional dan internasional.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyebut penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan pengakuan atas kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, penghargaan dari BSSN ini memiliki makna yang sangat penting bagi kami. Ini bukan sekadar apresiasi, tetapi pengakuan atas konsistensi dan komitmen kami dalam membangun ekosistem keamanan siber yang kuat,” ujar Sherlita saat diwawancara tim PustakaJC.co, Rabu (29/10/2025)
Menurutnya, penghargaan ini menjadi milestone penting dalam perjalanan transformasi digital Jawa Timur. Tidak hanya berfokus pada perluasan layanan digital, Pemprov Jatim juga memastikan aspek Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA Triad) diterapkan di seluruh lini pemerintahan.
“Ketiga prinsip itu menjadi fondasi tata kelola keamanan informasi, mulai dari pusat data hingga layanan publik,” jelasnya.
Sherlita menjelaskan, keberhasilan Jawa Timur dalam membangun sistem keamanan siber tak lepas dari strategi tiga dimensi: People, Process, dan Technology.

People: Pemprov gencar melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis keamanan informasi, termasuk menggelar Cyber Security Competition bagi pelajar SMA/SMK se-Jatim.
Process: Diperkuat dengan regulasi seperti Pergub Nomor 95 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Keputusan Sekdaprov Nomor 100.3.3.4/32/013/2025.
Technology: Melalui pembangunan Security Operation Center (SOC), Next-Gen Firewall, Web Application Firewall, hingga sistem Cyber Threat Intelligence Sharing untuk deteksi dini ancaman siber.
Hasil konkret dari langkah tersebut, lanjut Sherlita, kini seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau CSIRT aktif yang terhubung dalam jaringan komunikasi Sanditel, Sanapati, dan kanal email CSIRT.
Sebagai koordinator utama, Diskominfo Provinsi Jawa Timur berperan sebagai pusat komunikasi dan koordinasi keamanan siber di seluruh wilayah. Sistem komunikasi cepat dibangun melalui Sanditel, Sanapati, serta service desk SPBE yang beroperasi 24 jam.
“Kami memastikan adanya mekanisme pelaporan digital yang cepat dan responsif. Kami juga rutin melakukan audit internal dan pendampingan kepada OPD lingkup provinsi maupun kabupaten/kota,” terang Sherlita.
Nilai “JATIM BISA” Jadi Pondasi Pengelolaan Siber
Lebih lanjut, Sherlita menegaskan bahwa semangat “JATIM BISA” (Berdaya, Inklusif, Sinergis, Adaptif) menjadi ruh utama pengelolaan keamanan digital di Jawa Timur.
Berdaya: Pembekalan pelatihan dan sertifikasi profesional bagi OPD serta peningkatan literasi siber melalui program CERDIG (Cerdas Digital).
Inklusif: Semua daerah mendapat akses dan peran aktif dalam sistem keamanan siber terpadu.
Sinergis: Kolaborasi erat dibangun dengan BSSN, Kementerian Kominfo, Polda Jatim, Binda, Kodam V/Brawijaya, dan kalangan akademisi.
Adaptif: Pemprov mulai mengintegrasikan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi ancaman dan memperkuat perlindungan data dengan enkripsi tingkat tinggi.

Menatap ke depan, Sherlita menyebut fokus utama Pemprov Jatim adalah memperkuat sumber daya manusia, teknologi, dan kolaborasi strategis.
Beberapa langkah yang disiapkan antara lain:
1. Meningkatkan kompetensi ASN melalui sertifikasi keamanan informasi.
2. Memperbarui teknologi keamanan melalui seminar dan kerja sama dengan penyedia solusi siber.
3. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk riset keamanan digital.
4. Mengikuti layanan pemantauan dari BSSN untuk mendeteksi model serangan terbaru.
5. Memanfaatkan platform berlisensi guna memperkuat infrastruktur keamanan informasi.
“Tujuan akhir kami sederhana tapi mendasar: membangun budaya keamanan digital di setiap ASN dan masyarakat Jawa Timur. Karena ketahanan siber sejatinya bukan hanya soal teknologi, tetapi kesadaran kolektif menjaga ruang siber yang aman, sehat, dan berdaulat,” pungkas Sherlita. (int)
 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                