“APBN ae gak ono saiki ngajokno sakmunu (APBN saja tidak sebesar itu, sekarang mengajukan segitu). Duit e sopo? (uangnya siapa?) Kalau ditotal semua usulan daerah se-Indonesia itu bisa Rp3.000 triliun,”lanjutnya dengan nada heran.
Musyafak menegaskan, mekanisme pengajuan tanpa batas seperti ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan Badan Anggaran DPRD Jatim.
“Perencanaan itu tidak boleh untuk spekulasi. Negara ini butuh kepastian arah pembangunan dan skala prioritas yang realistis,” tegasnya.
