Ia menjelaskan, pemerintah pusat memang memberi ruang bagi daerah untuk mengajukan proposal tambahan pembiayaan lintas kementerian. Namun jika seluruh usulan tersebut ditampung tanpa seleksi ketat, nilainya akan membengkak dan sulit direalisasikan.
“Itu kan cuma kamuflase, madu di hidung saja. Ditampung-tampung ae, kan begitu,” ucapnya menambahkan.
Lebih jauh, Musyafak mengingatkan Pemprov Jatim agar tidak larut dalam perencanaan ambisius di tengah keterbatasan fiskal. Ia menyebut, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus direspons dengan mengutamakan program wajib dan menunda kegiatan yang tidak mendesak.
“Rakyat ini enggak butuh janji atau omongan, tapi butuh program nyata yang bisa dijalankan dari perencanaan sampai pelaksanaan,” tandasnya.
