Selain itu, Komisi D mencatat UPT Laboratorium Lingkungan justru melampaui target PAD, mencapai 115,57 persen atau Rp1,675 miliar dari target Rp1,450 miliar.
Melihat kondisi tersebut, Komisi D menyampaikan lima rekomendasi:
1. Percepat serapan belanja agar tidak menumpuk di akhir tahun.
2. Bangun sinergi Pemprov–kabupaten/kota dalam program “Susur Brantas”.
3. Antisipasi lonjakan sampah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Segera terbitkan Pergub tindak lanjut Permen LHK No.14/2024 tentang sanksi dan denda lingkungan.
5. Jaga efisiensi agar tak ganggu target IKLH, yang naik dari 71,24 menjadi 74,25 pada 2026.
“Pengalihan anggaran jangan sampai menghambat pencapaian target IKLH yang justru naik di tahun depan,” pungkas Abrari.
