MANADO, PustakaJC.co – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman dan sejumlah senator dari berbagai provinsi, termasuk anggota DPD asal Jawa Timur Dr. Lia Istifhama, melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di kawasan Grand Luley, Manado, Sulawesi Utara.
Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerja pimpinan MPR dan DPD RI untuk memperkuat sinergi lembaga negara dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Minggu, (9/11/2025).
Menurut Lia Istifhama, gerakan menanam pohon telah menjadi tradisi baik di lingkungan DPD RI di bawah kepemimpinan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin melalui program Green Democracy atau Senator Peduli.
“Menanam pohon bukan sekadar simbol, tapi wujud nyata tanggung jawab moral senator kepada bumi. Pohon adalah sedekah hidup yang manfaatnya terus mengalir bagi manusia dan seluruh makhluk,” ujar Lia.
Ia menjelaskan, gerakan menanam pohon memiliki lima tujuan utama: menjaga kelestarian alam, memulihkan daerah aliran sungai, mengurangi emisi karbon, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merawat pohon, serta melindungi keanekaragaman hayati termasuk jenis endemik seperti kayu hitam Sulawesi.
“Dalam Islam, siapa pun yang menanam pohon lalu dimanfaatkan makhluk hidup, maka itu menjadi pahala yang terus mengalir. Menanam mangrove hari ini bukan hanya menjaga bumi, tapi juga investasi pahala untuk masa depan,” tambah Lia.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman menegaskan, penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan aksi konkret menjaga ekosistem pesisir dari ancaman perubahan iklim.
“Sulawesi Utara punya potensi besar dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar manfaat rehabilitasi lingkungan ini dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay menambahkan, kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. (ivan)
