Pembangunan Kembali Ponpes Al Khoziny Menunggu Lampu Hijau Kementerian PU

pemerintahan | 12 November 2025 05:40

Pembangunan Kembali Ponpes Al Khoziny Menunggu Lampu Hijau Kementerian PU
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan peluang pembangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Pakai APBN di Kampus C Universitas Airlangga Surabaya. (dok jawapos)

SIDOARJO, PustakaJC.co – Upaya pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, masih menunggu langkah resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana pembangunan sudah tersedia, namun penggunaannya bergantung pada pengajuan dari Kementerian PUPR. Dilansir dari jawapos.com, Rabu, (12/11/2025).

 

“Pada dasarnya uangnya ada, kalau menteri PU mengajukan bisa dijalankan,” ujar Purbaya usai memberikan kuliah umum di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Senin, (10/11/2025).

 

Ia menambahkan, belum ada pembahasan rinci dengan Menteri PU Dody Hanggodo terkait teknis penggunaan dana. 

 

“Saya belum tahu seperti apa, karena belum diskusi lebih lanjut, tapi saya pastikan uangnya ada,”tegasnya.

 

 

 

Sementara itu, pemerintah tengah mempersiapkan groundbreaking pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 November 2025 mendatang.

 

Tragedi ambruknya bangunan empat lantai Ponpes Al Khoziny pada 29 Oktober lalu menelan korban jiwa 63 santri dan 104 lainnya luka-luka. Peristiwa itu terjadi saat para santri sedang melaksanakan salat Asar berjamaah.

 

Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM Jatim tengah berupaya memulihkan status hukum Yayasan KH Abdul Mujib Abbas Al Khoziny, yang sebelumnya terblokir akibat belum memenuhi pelaporan beneficial ownership sesuai ketentuan.

 

 

 

“Kami akan memberikan pendampingan penuh agar status hukum yayasan segera dipulihkan. Ini penting supaya proses pembangunan pesantren berjalan lancar tanpa hambatan administrasi,” jelas Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto.

 

Pemerintah berharap seluruh proses hukum dan administratif dapat selesai sebelum pelaksanaan peletakan batu pertama oleh Presiden. (ivan)