Di sisi lain, pelaksanaan dana desa untuk ketahanan pangan masih berjalan, sementara kebijakan baru mengenai pembangunan fisik serta operasional gerai dan pergudangan KDMP mulai diberlakukan.
“Perlu sinergi kuat di tingkat pusat agar kebijakan pembangunan fisik dan operasional gerai KDMP berjalan selaras, terutama terkait pengelolaan keuangan desa dan konsep musdes,” tegasnya.
Rakor tersebut diikuti 76 peserta yang terdiri dari Dinas PMD kabupaten/kota, perwakilan kepala desa, serta narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Bappeda Jatim, dan tenaga ahli DPMD Jatim. (ivan)
