Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menegaskan reformasi birokrasi bukan soal menaikkan indeks, melainkan menciptakan kebijakan yang benar-benar berdampak.
“Kalau kualitas kebijakan buruk, orkestrasi pembangunan tidak akan harmonis,” tegasnya.
Tahun 2025, pengukuran IKK mewajibkan setiap instansi mengajukan tiga kebijakan yang sudah berjalan pada 2022–2024. Tingkat partisipasi meningkat menjadi 548 instansi atau 85%, dengan 468 di antaranya menjadi fully participant.
LAN RI juga meluncurkan Policy Legal Hub untuk mempertemukan analis hukum dan analis kebijakan agar regulasi lebih selaras dan mudah diimplementasikan.
