SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi nasional. Kali ini, Pemkot Surabaya meraih predikat “Unggul” dalam Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Novotel Samator Surabaya, Selasa, (25/11/2025).
Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Acara ini dihadiri juga oleh Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip dan Retrokasi, Tasdik Kinanto, Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia. Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (26/11/2025).
Tasdik Kinanto menekankan, penilaian IKK sangat penting bagi reformasi birokrasi pemerintah. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas kebijakan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik.
“Peningkatan kualitas pelayanan publik harus ada kepastian waktu. Satu jam, dua jam, sebulan, yang penting konsisten sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat menunggu tapi jawabannya ‘entar besok’,”tegas Tasdik.
Selain waktu, kepastian biaya juga harus jelas. “Kalau memang gratis, ya digratiskan. Jangan ada pembiayaan yang mengada-ada,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya perlakuan yang baik terhadap masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh bertindak semena-mena. Perbaikan kualitas SDM ASN melalui prinsip meritokrasi menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq menjelaskan, IKK Award 2025 selaras dengan Asta Cita Ke-7 Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan korupsi, narkoba, judi, hingga penyelundupan. IKK menjadi tolok ukur kualitas kebijakan strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi, serta sesuai dengan target SDG 2030.
“Pagi ini tidak hanya mengukur indeks, tapi juga memberi stimulus agar kebijakan mendukung sasaran pembangunan berkelanjutan,” ujar Taufiq.
Taufiq menambahkan, tingkat partisipasi instansi pemerintah dalam IKK 2025 meningkat signifikan. Sebanyak 548 dari 646 instansi atau 85 persen berpartisipasi, tanpa ada instansi yang mengajukan pengecualian.
Dari 548 instansi, LAN RI mengelompokkan menjadi dua klaster: 468 instansi berpartisipasi penuh, dan 80 instansi berpartisipasi tidak penuh. Total 1.479 kebijakan dari 27 sektor diukur, dengan sub-sektor terbanyak di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM, serta administrasi negara. (ivan)
