SURABAYA, PustakaJC.co - DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim, khususnya BPBD Jatim, meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
BMKG melaporkan potensi hujan ekstrem dan angin kencang berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Timur hingga akhir 2025. Dilansir dari bhirawaonline.co.id, Sabtu, (6/12/2025).
Anggota DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan mitigasi tidak boleh hanya bersifat seremonial. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat bawah harus menjadi prioritas.
Wilayah selatan Jatim mendapat sorotan khusus. Dengan karakter pegunungan dan hutan lebat, daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Malang Selatan, hingga Banyuwangi dinilai rentan terhadap longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrem.
“Saya minta BPBD memperluas sosialisasi kebencanaan secara masif agar masyarakat benar-benar memahami langkah darurat ketika bencana terjadi,” ujar Wara, Kamis, (4/12/2025).
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan frekuensi tertinggi kejadian cuaca ekstrem. Kondisi atmosfer juga diperkuat Monsoon Asia, MJO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby, hingga seruak dingin Siberia.
BMKG juga memperingatkan potensi tumbuhnya bibit siklon tropis di selatan Indonesia serta curah hujan sangat tinggi pada 28 Desember–10 Januari, yang berpotensi memicu banjir, longsor, dan gangguan akses transportasi. Potensi banjir rob juga diprediksi terjadi di pesisir utara Jawa akibat fase perigee dan bulan purnama pertengahan Desember.
Wara juga meminta Pemprov meningkatkan pengawasan hutan untuk mencegah pembalakan liar. Kerusakan hutan disebut sebagai faktor utama yang memperburuk risiko bencana, terutama longsor dan banjir bandang.
“Patroli hutan harus ditingkatkan dan penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut.
Selain itu, ia meminta BPBD memperkuat sistem peringatan dini, memastikan kesiapan peralatan, memperbarui pemetaan titik rawan, dan memaksimalkan koordinasi dengan pemkab/pemkot.
“Kesiapsiagaan harus menyeluruh. Pemerintah dan masyarakat harus siap. Semakin dini kita bersiap, semakin kecil risiko korban jiwa dan kerugian,” ujar legislator dari Dapil Kediri ini. (ivan)
