“Biaya politik pilkada provinsi sangat mahal, sementara kewenangannya terbatas. Ini menjadi persoalan serius dalam sistem demokrasi kita,” ujar Cak Imin.
Ia juga menyoroti kondisi kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota yang dinilai harus bekerja keras di tengah tekanan politik pascapilkada. Beban tersebut, kata dia, kerap tidak sebanding dengan ruang kewenangan yang dimiliki.
Dalam pertemuan tersebut, Cak Imin menyebut Presiden Prabowo merespons positif gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai jalan tengah. Namun, opsi penunjukan gubernur secara langsung oleh Presiden masih menuai pertimbangan karena berpotensi memunculkan persepsi kurang demokratis.
