SURABAYA, PustakaJC.co – Sebanyak 12 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Surabaya mulai menerapkan pola distribusi pangan tanpa beban modal awal melalui skema konsinyasi. Langkah ini ditempuh lewat kerja sama dengan PT Jatim Grha Utama (JGU) sebagai upaya memperkuat peran koperasi dalam rantai distribusi pangan non-subsidi.
Fokus awal kerja sama diarahkan pada penyaluran beras non-subsidi dengan standar mutu terkontrol. Skema konsinyasi dipilih agar koperasi tetap bisa beroperasi meski keterbatasan permodalan masih menjadi kendala utama di tingkat kelurahan. Dilansir dari bhirawanline.co.id, Rabu, (24/12/2025).
Direktur Utama PT Jatim Grha Utama, Mirza Muttaqin, menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak sekadar berorientasi transaksi, melainkan pembangunan sistem distribusi pangan yang berkelanjutan.
“Kami ingin koperasi tumbuh sebagai bagian dari sistem pangan daerah. Konsinyasi memberi ruang belajar dan adaptasi, tanpa tekanan modal di awal,” ujar Mirza.
Ia menambahkan, keberadaan koperasi dalam skema ini tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan program pemerintah seperti SPHP, melainkan melengkapi kebutuhan distribusi pangan non-subsidi yang tetap dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu, Business Analyst KKMP Kota Surabaya, Dr. Meithiana Indrasari, menyebut kerja sama ini sebagai fase pembentukan fondasi bisnis koperasi.
“Koperasi tidak harus langsung sempurna. Yang terpenting, sistemnya berjalan, kepercayaan terbangun, dan pengurus mampu membaca dinamika pasar,” katanya.
Menurut Meithiana, pendampingan dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari ketersediaan beras, harga yang terjangkau, hingga manajemen risiko dan penguatan petani lokal. Skema konsinyasi dinilai realistis karena tetap memberi ruang margin usaha tanpa menghilangkan fungsi pelayanan koperasi.
Ketua KKMP Tegalsari, Budi, menilai pola tersebut sesuai dengan kondisi riil koperasi di lapangan.
“Kalau menunggu modal, koperasi bisa stagnan. Dengan konsinyasi, kami bisa bergerak sekarang sambil membangun pasar,” ujarnya.
Ke depan, kerja sama KKMP dan JGU akan dikembangkan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan koperasi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan berbasis data akan menjadi dasar penentuan volume dan pola distribusi.
Melalui model ini, koperasi kelurahan di Surabaya menunjukkan upaya mandiri membangun sistem distribusi pangan yang adaptif, sekaligus memperkuat peran ekonomi kerakyatan di tingkat lokal. (ivan)
