Musyafak menyampaikan, regulasi lama yang ditetapkan pada 2015 sudah perlu disesuaikan dengan dinamika regulasi dan perkembangan masyarakat saat ini. Kedua rancangan peraturan itu telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk proses fasilitasi.
Dalam laporan kinerja tersebut, DPRD Jawa Timur juga menegaskan fokus pengawasan terhadap berbagai isu strategis daerah, mulai dari penyelesaian persoalan pertanahan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025 diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” pungkas ketua DPRD Jatim itu. (ivan)
